Harmonisasi antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Laut antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pelaut Warga Negara Indonesia

Penulisan ini membahas tentang harmonisasi antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Laut PT PERTAMINA dengan Pelaut Warga Negara Indonesia. Dilatarbelakangi adanya satu klausul dalam perjanjian kerja laut tersebut yang menyatakan bahwa perjanjian kerja laut yang dibuat antara PT PERTAMINA dengan pelaut itu menyimpangi berlakunya Undang-undang Nomor13 Tahun 2003. Sedangkan kita tahu bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut penulis kaji menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan metode komparasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Laut antara PT PERTAMINA dengan Pelaut Warga Negara Indonesia tidak harmonis. Dikarenakan klausul dalam perjanjian kerja laut yang menyimpangi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memenuhi syarat objektif dalam syarat sah suatu perjanjian kerja. Menurut peraturan yang berlaku, dengan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sah perjanjian kerja harusnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Akan tetapi jika diterapkan batal demi hukum, maka akan merugikan pihak buruh yang kehilangan hak-haknya atas batalnya perjanjian tersebut. Oleh karena itu akan lebih tepat jika hanya klausul yang menyimpangi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 saja yang dihapus atau dinyatakan tidak berlaku