Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Melakukan Penertiban Parkir Liar berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004

Masih sulitnya pengaturan parkir di kota Malang, menjadi kendala utama penataan kota Malang. Terlebih, dengan tidak adanya aturan mengenai sanksi, bagi pelanggar lahan parkir, terutama di jalan-jalan protokol. Lahan parkir yang semrawut di kota Malang, masih menjadi salah satu kendala utama, bagi penataan tata kota baru. Hal ini dikarenakan, banyak bangunan di jalan protokol tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Sehingga, trotoar dan badan jalan digunakan oleh oknum tertentu, sebagai tempat parkir. Padahal, hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemacetan, selain menampakkan kesemrawutan tata kota. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai Upaya Dinas Perhubungan dalam Melakukan Penertiban Parkir Liar di Kota Malang, serta hambatanhambatan yang dihadapi dan cara penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan penulis ialah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan hukum dilihat sebagai perilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat yang selalu menimbulkan interaksi dalam hubungan dengan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dalam hubungan ini karakteristik khusus analisis-analisis didalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan hukum dengan perilaku sosial, sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya. . Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara dan data sekunder, dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi. Kemudian, hasil seluruh data dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa Upaya Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar di Kota Malang sudah sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah dalam penertiban parkir liar, namun perlu ditingkatkan lebih maksimal. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berkaitan dengan sulitnya memberikan pengarahan pada jukir liar, SDM yang dimiliki pegawai Dishub yang berbeda-beda dalam menyelesaikan penertiban parkir liar, kinerja yang dilakukan Dishub dinilai kurang efektif dan efisien dan kurang transparansi atau terbuka dalam hal tarif parkir. Sedangkan hambatan ekternal berkaitan dengan kurangnya fasilitas yang diberikan Pemkot dalam pembinaan jukir liar, adanya pro kontra antara masyarakat dengan jukir tentang tarif parkir yang ditentukan Dishub, program kerja yang dijalankan oleh Dishub mengalami banyak penundaan karena kurangnya fasilitas yang memadai Cara penyelesaiannya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah Pemkot bersama Dishub menerbitkan sertifikat bagi jukir, untuk mendapatkan sertifikat resmi dari Dishub harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dishub, Dishub dengan oknum kepolisian bekerjasama dalam memberantas jukir liar, melakukan penertiban secara sidak dan rutin, apabila cara penyelesaian tersebut belum bisa menanggulangi jukir liar maka sepenuhnya diserahkan pada pihak kepolisian untuk ditipiring