Legalitas Penggunaan Kekuatan Militer dan Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Oleh Amerika Serikat Dalam Usaha Memberantas Anggota Taliban di Pakistan : Sebuah Kajian Hukum Internasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Legalitas Penggunaan Kekuatan Militer dan Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Oleh Amerika Serikat Dalam Usaha Memberantas Anggota Taliban di Pakistan (Sebuah Kajian Hukum Internasional), adapun permasalahan yang diteliti adalah (1) Apakah penggunaan penggunaan kekuatan militer (the use of force) oleh AS untuk memberantas anggota Taliban di Pakistan sesuai dengan ketentuan jus ad bellum? (2) Apakah penggunaan UAV dalam usaha pemberantasan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional (IHL)? serta (3) Bagaimanakah tanggung jawab AS di bawah ketentuan hukum internasional sebagai konsekuensi operasi pemberantasan Taliban Pakistan tersebut? Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, operasi pemberantasan anggota Taliban di Pakistan yang dilakukan oleh AS telah melanggar ketentuan jus ad bellum yang diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB dan dalam hukum kebiasaan internasional. Sedangkan penggunaan UAV sebagai pilihan senjata sebenarnya tidaklah ilegal menurut sifat dari UAV itu sendiri, akan tetapi persenjataan yang dipasangkan pada UAV tersebut, yakni misil Hellfire, telah menimbulkan korban yang tidak proporsional sehingga jelas merupakan pelanggaran dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam IHL. Isu legalitas tersebut telah menimbulkan pertanyaan seputar tanggung jawab negara atas penyerangan yang dilakukan oleh AS terhadap Taliban di Pakistan yang merupakan pelaku bukan negara (non-state actor). Dari situasi tersebut, penulis memberikan saran agar (1) Dewan Keamanan PBB segera bertindak di bawah ketentuan Pasal 51 Piagam PBB dengan tujuan memulihkan perdamaian dan keamanan di dalam teritori Pakistan, (2) Masyarakat internasional hendaknya segera membentuk peraturan mengenai standar yang tinggi mengenai penggunaan UAV dalam peperangan, terakhir (3) AS harus segera menghentikan serangan-serangannya yang ditujukan kepada Taliban di Pakistan dan juga dengan itikad baik segera menegosiasikan penggantian kerugian yang dialami oleh Pakistan akibat operasi militer yang telah dilakukannya