Kewenangan International Criminal Court (ICC) Dalam Mengadili Perkara Terhadap Individu Yang Memiliki Hak Imunitas : Studi Kasus Presiden Sudan Omar Al-bashir

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENGADILI PERKARA TERHADAP INDIVIDU YANG MEMILIKI HAK IMUNITAS (STUDI KASUS PRESIDEN SUDAN OMAR AL-BASHIR) dengan latar belakang bahwa telah terjadi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di negara Sudan dimana yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut adalah presiden Sudan Omar Al-bashir. Mengingat sebagai seorang presiden tentunya Omar Al-bashir memiliki hak-hak khusus dan istimewa salah satunya adalah hak kekebalan hukum atau Immunity yang mana hak tersebut membuat pelaku kejahatan internasional tidak dapat diadili dan dalam permasalahan ini, Omar Al-bashir juga mendapat dukungan serta perlindungan dari warga negara Sudan yang membuat Omar Al-bashir tidak dapat diadili di pengadilan nasional Sudan. Omar Al-bashir sebagai subyek hukum internasional yang memiliki hak imunitas pada dasarnya dapat diadili karena perbuatannya telah melanggar hukum internasional dan masuk ke dalam yurisdiksi ICC. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan International Criminal Court (ICC) dalam mengabaikan hak imunitas serta (ii) untuk mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh (ICC) bila suatu negara tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk mengadili pelaku kejahatan yang memiliki hak imunitas tersebut. Guna mengetahui mengapa yurisdiksi International Criminal Court (ICC) mengabaikan hak imunitas yang disandang oleh subyek hukum internasional pelaku kejahatan internasional serta bagaimana upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh International Criminal Court (ICC) bila kondisi negara tersebut tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) maka metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) terhadap ketentuan hukum tentang hak imunitas serta tanggung jawab kepala negara, pendekatan konsep (conceptual approach) terhadap teori-teori hukum, dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji penerapannya. Jenis dan sumber data terdiri dari bahan primer, sekunder dan bahan tersier. Bahan-bahan hukum diolah dengan menggunakan teknik induksi, dan untuk menunjang pengkajian digunakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian atas pertanyaan yang ada, bahwa hak imunitas yang disandang individu sebagai pejabat pemerintahan, kepala negara maupun kepala pemerintahan dapat diabaikan oleh ICC bilamana individu tersebut telah terbukti melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang berdasarkan prinsip pertanggung jawaban sebagai seorang kepala ataupun sebagai seorang komandan dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ICC yaitu berkerjasama dengan INTERPOL untuk menangkap Omar Al-bashir bilamana negara Sudan memang benar-benar tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk mengadili presidennya ataupun bilamana Omar Al-bashir melakukan pelarian ke negara-negara tetangga, bila negara tersebut adalah negara anggota PBB maka diwajibkan menerapkan domestic jurisdiction-nya terhadap Omar Al-bashir berdasarkan UNGA Res 3074 akan tetapi apabila negara tempat Omar Al-bashir melarikan diri bukanlah negara anggota PBB, negara tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menerapkan domestic jurisdiction-nya berdasarkan Pasal 2 Ayat 6 Piagam PBB, hal ini dilakukan karena perbuatan Omar Al-bashir dirasa telah mengancam perdamaian serta keamanan dunia