Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas klausula kontrak baku dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tuban Unit Com

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Debitur atas Klausula Kontrak Baku dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di BRI Unit Compreng. Hal ini dilatar belakangi oleh larangan pencantuman klausula baku sesuai dengan Pasal 18 (1) huruf g UUPK tentang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjuan, dan/pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, pada kenyataannya dalam perjanjian KMK di BRI Unit Compreng telah mencantumkan klausula baku seperti pada bunyi Pasal 18 (1) huruf g UUPK. Tingkat kemampuan nasabah debitur di BRI Unit Compreng dalam memahami haknya sebagai konsumen, masih tergolong sangat rendah, bahkan 30% nasabah debitur KMK tidak bisa membaca. Hal ini yang dapat mengakibatkan kerugian/tindakan sewenang-wenang, oleh karena itu perlu untuk dilaksanakan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur KMK. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang kualitatif, analisis yang digunakan adalah secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas klausula kontrak baku dalam perjanjian KMK apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, secara preventif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan UUPK Pasal 18 (1) huruf g belum terlaksana dengan baik, karena pembuatan perjanjian KMK masih bertentangan dengan peraturan tersebut. Perlindungan hukum represif sampai saat ini belum pernah dilakukan, karena nasabah debitur merasa tidak pernah dirugikan oleh pihak bank. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum, antara lain: kendala struktur hukum yaitu sosialisasi UUPK tidak dilakukan secara maksimal oleh Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen, kendala substansi hukum bahwa perjanjian KMK yang digunakan oleh BRI Unit Compreng tidak sesuai dengan Pasal 18 (1) huruf g UUPK, kendala budaya hukum bahwa sikap tidak perdulinya nasabah debitur terkait dengan pencantuman klausula baku didasari rasa percaya kepada BRI Unit Compreng. Menyikapi fakta hukum tersebut, seharusnya BI mengawasi lembaga perbankan di Indonesia atas pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit, sehingga lembaga perbankan lebih mengutamakan kepuasan nasabah dengan tidak menempatkan posisi bank yang relatif lebih tinggi dibanding nasabah, untuk terciptanya asas keadilan dalam memajukan perkembangan di bidang ekonomi