Hambatan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama

Perkara perceraian pada azasnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau lewat Pengadilan. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi. Landasan formil pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung (MA) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam Sema No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Namun, pada kenyataannya Perma tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Pada Perma No. 1 Tahun 2008 terdapat aturan apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum. Mediasi dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak dan bersifat netral. Didalam melaksanakan tugasnya hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Ini ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang dicabut. Dari data perkara diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan Desember 2009, sebanyak 172 perkara cerai talak yang dicabut hanya 2 perkara sedangkan untuk cerai gugat sebanyak 425 yang dicabut hanya 6 perkara. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan menganalisis hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama dan upaya penyelesaiannya. Metode Pendekatan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun mengenai analisis data, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambar dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai pelaksanaan dan hambatan dominan Hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama dan upaya mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama yaitu baik berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern yaitu hakim mediator dan para pihak. Dari kedua faktor tersebut hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian mediasi di Pengadilan Agama yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu kehadiran para pihak pada saat mediasi. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru