Eksistensi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan : studi di Pengadilan Negeri Kota Malang

Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa peranan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa masalah yang dihadapi dalam penggunaan Visum Et Repertum sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan dan Untuk mengetahui dan menemukan serta menganalisa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan peranan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan berperan sebagai sebagai pengganti barang bukti dan sebagai bahan pertimbangan hakim, bahwa masalah yang dihadapi dalam penggunaan Visum Et Repertum sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan adalah pembuktian secara medik dan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, bahwa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problematika terkait dengan eksistensi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan adalah visum et repertum secara menyeluruh (holistik) dan pembaharuan sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia dan bahwa korban perkosaan seringkali tanpa disadari melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya banyak benda bukti seperti cairan/bercak mani, rambut pelaku, darah pelaku dan sebagainya yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar dalam pembuktian kasus tindak pidana perkosaan dilakukan visum et repertum secara menyeluruh (holistik), agar dilakukan pembaharuan terhadap sistem hukum dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia khususnya yang terkait dengan tindak perkosaan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum dan agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan (policy maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan tindak pidana perkosaan lebih berpihak pada korban serta tidak bersifat patriaki