Efektifitas Pasal 108 Ayat 1 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Kewajiban Pengusaha Perusahaan Kecil Untuk Membuat Peraturan Perusahaan : studi di Kota Madiun

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Efektifitas Pasal 108 Ayat 1 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat Peraturan Perusahaan. Yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa Perusahaan sebagai pihak yang kuat dalam dunia ketenagakerjaan dikhawatirkan melaukukan tindakan eksploitatif terhadap pekerja atau buruh maka perlu adanya suatu keteraturan yang berisi syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pengusaha serta tata tertib perusahaan yang dapat dilihat oleh pengusaha dan pekerja tanpa harus ditutup-tutupi agar hubungan didalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu haruslah dibuat suatu aturan yang lebih dikenal dengan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ialah suatu kumpulan aturan yang tidak diatur di dalam undang-undang yang berlaku hanya di dalam perusahaan saja. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1)Bagaimana implementasi pasal 108 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan terkait kewajiban pengusaha untuk membuat Peraturan Perusahaan.2)Apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan pasal 108 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan terkait kewajiban pengusaha untuk membuat Peraturan Perusahaan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridissosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu masih banyak pengusaha yang telah mempekerjakan 10 buruh tetapi masih belum membuat peraturan perusahaan. Penyebab terjadinya hal ini dapat dilihat dari faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat antara lain tenaga dari Disnaker yang minim, kwalitas dari aparatur pemerintah yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi, budaya suap yang masih ada dikalangan pengusaha dan pemerintah, pengetahuan atau SDM dari pengusaha sendiri. Faktor pendukung ialah sebetulnya di lokasi penelitian sudah banyak jaringan internet sampai ke kabupaten yang dapat dengan mudah untuk mengakses. Banyaknya perusahaan Radio, majalah dan surat kabar yang melayani jasa advertising. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu ketegasan dari pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-undang, sosialisasi harus segera dilakukan dengan menggunakan jasa layanan yang efektif. Meninggalkan budaya suap. Menambah jumlah tenaga yang berkualitas