Pelaksanaan hak-hak narapidana mengenai remisi dan pembebasan bersyarat : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Mengenai Remisi Dan Pembebasan Bersyarat. Sebagaimana diketahui bahwa landasan hukum tentang pemasyarakatan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan Mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan hak-hak napi dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat (seperti yang terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) dan dalam praktek di lapangan apakah ditemukan hambatan dalam pemberian hak remisi dan hak pembebasan bersyarat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis, dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di LP Lowokwaru selamanya tidak berjalan dengan lancar ada hal-hal yang membuat narapidana tidak mendapatkannya. Seperti remisi ada alasan narapidana tidak diberikan oleh karena dipidana kurang dari 6(enam) bulan, dikenai hukuman disiplin, sedang menjalani CMB dan dijatuhi pidana kurungan. Sedangkan pemberian PB sebagai bagian dari program pembinaan sangat mempunyai arti bagi narapidana karena hal itu merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh narapidana. Permasalahan pertama dalam pemberian remisi yaitu kendala yang membuat narapidana tidak mendapatkan hak mereka berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 14 adalah di antara narapidana sering berkelahi, narapidana yang sering melawan petugas, narapidana tidak mentaati peraturan tata tertib yang telah ditetapkan pihak LP. Yang pada intinya narapidana tersebut tidak menunjukkan sifat penyesalan dan tidak menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidananya dan untuk kelakuannya yang demikian itu maka tidak sepatutnya hak tersebut diberikan kepadanya. Sedangkan permasalahan yang kedua mengenai kendala Lapas dalam pemberian Pembebasan Bersyarat adalah kurangnya dana anggaran. Anggaran yang diperoleh Bapas dari pemerintah untuk melakukan pembinaan bagi para narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tidak seimbang dengan apa yang diperlukan, kurangnya sumber daya manusia (jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana dan tahanan yang harus diawasi dan dibina), kesulitan pihak LP untuk meminya kesediaan masyarakat dan lingkungan dimana narapidana dalam menjalani PB tidak bersedia menerima kehadiran mereka. Berdasarkan penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah perlu menambah dana anggaran dalam pengurusan PB, menambah personil serta peningkatan kualitas SDM yang ada serta meningkatkan kesejahteraan para petugas Lapas