Implementasi pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan : studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatat

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai implementasi pasal 27 Undang-Undang Perlindungan anak terkait pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak dicatatkan. Hal ini dilatarbelakangi karena di Kota Malang ternyata masih banyak sekali orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dan tentunya dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dilahirkan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan adalah anak tidak sah, yang maksudnya adalah anak dari perkawinan tidak sah menurut hukum negara. Anak yang tersebut ini menurut hukum hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Baik anak sah maupun anak dari perkawinan tidak dicatatkan sejak dini berhak mendapatkan percatatan dalam bentuk akta kelahiran, karena akta kelahiran merupakan dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri. Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana implementasi pasal 27 Undang-Undang Perlindungan anak terkait pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak dicatatkan, kendala implementasi pasal 27 Undang-Undang Perlindungan anak terkait pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidan dicatatkan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala. Untuk mengetahui implementasi pasal 27 Undang-Undang perlindungan anak terkait pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak dicatatkan, maka jenis penelitian yang dipilih adalah empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat aturan yang sudah ditetapkan kemudian melihat fakta yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Implementasi pasal 27 Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak dicatatkan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada dasarnya semua anak berhak atas suatu identitas, baik itu anak sah ataupun anak tidak sah. Identitas setiap orang adalah suatu hal yang penting, karena asal usul seseorang hanya dapat dilihat dari akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dengan kepemilikan akta kelahiran yang merupakan dokumen identitas utama yang harus diberikan kepada anak yang didalamnya mencerminkan asal-usul anak dan untuk melindungi kepentingan anak karena akta kelahiran memiliki kekuatan hukum. Menyingkapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan agar pemerintah menyempurnakan pasal 27 Undang-Undang perlindungan anak, dengan penambahan tentang operasional pasal ini, selain itu dalam pembuatan akta kelahiran ini disara perlu melibatkan Bidan atau Rumah Sakit untuk menfasilitasi pembuatan akta kelahiran, disamping diperlukannya sosialisasi tentang pentingnya pengurusan akta kelahiran anak kepada masyarakat