Hambatan Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali : studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. 2105/Pdt.G/2009/PA.TA. Dalam prakteknya tidak sedikit adanya perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah. Hal ini umumnya disebabkan wali nasabnya enggan (adhal). Hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang hal itu memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua atau alasan lain yang prinsip. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara hukum dengan melihat faktor empiris (sosiologis) secara obyektif kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali yaitu : adanya gugatan pencegahan perkawinan. Kemudian upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali antara lain adalah : perdamaian/mediasi dan pencabutan gugatan pencegahan perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan. Perlu kiranya beberapa perubahan yang positif demi kemajuan bersama. Pemerintah diharapkan menyempurnakan peraturan-peraturan di bidang perkawinan khususnya yang terkait perkawinan dengan wali hakim. Akademisi hendaknya menyalurkan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat umum. Pengadilan Agama Tulungagung agar mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga memberikan putusan yang paling adil dan bijak. Kantor Urusan Agama sebaiknya mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap latar belakang terjadinya permohonan wali adhol. Sedangkan masyarakat hendaknya mau membantu para pihak yang berperkaya dengan sebaik-baiknya