Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan : studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 kota Madiun

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan (studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kota Madiun) Dengan adanya pembinaan ketrampilan kepada narapidana berupa bengkel kerja, sesuai pasal 14 huruf g Undang – Undang RI no 12 tahun 1995 maka setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya., adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimana pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya, (2) Apakah kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala – kendala, yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kota Madiun dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum di dalam pasal 14 huruf g Undang –Undang no 12 tahun 1995. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan mengkaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari atau kenyataannya. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Dari hasil penelitian lapangan diperoleh data tahun 2009 terdapat realita bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun belum dapat melaksanakan pasal 14 huruf g Undang – Undang no 12 tahun 1995 tentang pemberian upah atau premi terhadap Narapidana secara optimal.. Berbagai kendala menyebabkan pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas I kota Madiun belum bisa melaksanakan kewajiban itu secara optimal. Kendala dan upaya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah, a. tidak adanya Peraturan Perundangan yang mengatur tentang pemberian upah kepada narapidana secara terperinci, diatasi dengan diadakannya kesepakatan antara Kalapas dengan Kabid Kegiatan Kerja untuk menentukan besaran prosentase upah bagi narapidana sebesar 5%. b. kesulitan dari pihak bengkel kerja dalam memasaran hasil produksinya, diupayakan jalan keluar dengan melakukan terobosan pemasaran, misalnya dengan menyelenggarakan pameran. Sedangkan kendala dari pihak Narapidana sendiri adalah, a. kurangnya minat dari narapidana untuk bekerja di bengkel kerja, diupayakan jalan keluarnya dengan dilakukannya penyuluhan tentang pentingnya pembinaan kerja oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. b. kurangnya pengetahuan tentang hak menerima upah dari napi, pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan informasi secara transparan tentang hak menerima upah bagi narapidana yang telah bekerja