Dasar Pertimbangan Hakim Di Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Perkara Psikotropika : studi di Pengadilan Negeri Blitar

Peredaran Narkotika dan Psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi bila diketahui yang banyak menggunakan Psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang meruopakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Jenis tindak pidana penyalahgunaan psikotropika apa yang sering terjadi di Blitar. (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana psikotropika tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) serta penerapannya dilapangan atau lebih tepatnya lagi penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau terhadap identifikasi hukum. Dalam hal ini aspek yuridisnya mengkaji ketentuan hukum positif, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan aspek sosiologisnya bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan psikotropika. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa jenis - jenis kejahatan psikotropika meliputi (1) Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Produksi. (2) Tindak Pidana psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peredarannya. (3) Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi. (4) Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan peran Serta Masyarakat dan Pelapor. Dan dalam penjatuhan pidananya hakim harus berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Oleh karena itu, seorang hakim perlu memperhatikan serta mempertimbangakan adannya alat bukti di persidangan sebagai pembuktian apakah alat – alat bukti tersebut sudah sesuai serta didukung dengan keyakinan hakim bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Dari uraian di atas maka seorang hakim perlu memperhatikan serta mempertimbangakan adannya alat bukti di persidangan sebagai pembuktian apakah alat – alat bukti tersebut sudah sesuai serta didukung dengan keyakinan hakim bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana