Optimalisasi peran POLRI dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen : studi di Polresta Madiun

Penulisan ini dilatarbelakangi karena kurang optimalnya peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dimana hal tersebut merugikan konsumen. Produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf g. Bagi produsen yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 62 ayat 1. Tujuan dalam penulisan ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis optimalisasi peran Polri serta faktor penghambat dan pendukung optimalisasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah empirik dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat, khususnya terhadap kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Berdasarkan hasil penelitian, peran Polri terbukti tidak optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masih adanya produsen makanan yang melakukan pelanggaran dan belum ditindak oleh pihak kepolisian dan Dinas-Dinas yang terkait. Penyebab terjadinya permasalahan ini dapat dilihat dari faktor penghambat dan pendukung optimalisasi peran Polri. Faktor penghambatnya antara lain tidak adanya pengawas khusus dari pihak kepolisian untuk mengawasi produsen yang melakukan kesalahan, Jumlah reskrim yang hanya 57 orang dianggap tidak cukup, inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas-dinas pemerintah hanya pada waktu-waktu tertentu, keuangan yang kurang untuk melaksanakan pengawasan dan sosialiasasi, Sumber Daya Manusia produsen yang hanya lulusan SMP atau SMA. Dan faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama yang diadakan polisi dengan dinas-dinas pemerintah lain, Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang lebih maju dibandingkan dengan penerimaan kepolisian yang dulu. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menanggulagi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, agar upaya Polri dapat lebih optimal ke depannya