Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Pasal 45 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor : Studi di Badan P

Saat ini semakin banyak terjadi perjanjian pembiayaan konsumen dalam masyarakat yang tidak jarang menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan berlakunya UUPK, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka den gan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan N egeri namun tidak jarang di antara mereka menyelesaikan sengketa mengajukan penyelesaian kasusnya melalui BPSK karena lebih praktis dan efisien. Dari latar belakang te rsebut maka peneliti m erumuskan masalah yaitu: penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut pasal 45 UUPK serta hambatan dan upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha tersebut. Dalam meneliti permasalahan tersebut, jenis dan pendekatan penelitian yan g dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta nyata secara obyektif. Berdasarkan hasil penelitian, cara yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara mediasi, dan arbitrase. Melalui arbitrase para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Melalui mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya -upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Hambatan BPSK Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor terdiri dari: hambatan dalam menangani pelaporan, terdiri dari kemampuan anggota BPSK yang masih kurang, kesibukan mereka di tempat kerjanya masing -masing dan kurangnya pendanaan dari pemerintah daerah. Sedangkan hambatan ketika menyelesaikan sengketa antara lain: kesulitan dalam menghadirkan pelaku usah a, koordinasi dengan instransi terkait, kesulitan dalam mematuhi batasan waktu untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah: mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan di tingkat pusat maupun daerah; melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah masalah pendanaan; melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha; meningkatkan upaya -upaya koordinasi dengan pihak -pihak yang terkait terutama, POLRESTA, Pengadilan Negeri, Dinas Perdagangan setempat; menyelesaikan sengketa dengan seefektif dan seefisien mungkin. Peneliti menyarankan agar BPSK Kota Kediri lebih disosiali sasikan lagi agar keberadaannya dikenal dan d iketahui masyarakat dan pelaku usaha secara luas , pemerintah daerah lebih meningkatkan pendanaan yang disalurkan kepada BPSK Kota Kediri, anggota BPSK lebih bersikap profesional