Pelaksanaan Informed Consent sebagai Dasar Yuridis Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis terhadap Pasien Gawat Darurat di UGD Rumah Sakit Islam Malang

Skripsi ini membahas Pelaksanaan Informed Consent sebagai Dasar Yuridis Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis terhadap Pasien Gawat Darurat di UGD Rumah Sakit Islam Malang. Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan mengatur bahwa dokter dalam melakukan setiap tindakan medis harus memberikan informasi tentang diagnosis penyakit, tindakan medis yang akan dilakukan, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan lainnya dan risikonya, prognosis terhadap tindakan medis yang dilakukan serta mendapat persetujuan dari pasien (informed consent). Terkait dengan informed consent tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bentuk informed consent terhadap pasien yang ditangani dalam kondisi gawat darurat, konsekuensi yuridis yang diakibatkan tidak dilaksanakannya informed consent, dan mekanisme pertanggung jawaban dokter terhadap tidak dilaksanakannya informed consent. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan informed consent terhadap pasien yang ditangani dalam kondisi gawat darurat, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi yuridis yang diakibatkan tidak dilaksanakannya informed consent, dan untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pertanggung jawaban dokter terhadap tidak dilaksanakannya informed consent. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent terhadap pasien gawat darurat secara khusus diatur dalam pasal 4 Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bentuk yang digunakan adalah implied consent (tersirat atau dianggap telah diberikan). Hasil penelitian di lapangan, bentuk implied consent tidak secara langsung digunakan. Persetujuan secara lisan pihak keluarga diminta untuk tindakan medis yang bersifat invasif. Konsekuensi yuridis tidak dilaksanakannya informed consent dibebankan kepada rumah sakit, dokter, dan perawat dalam kondisi khusus. Pertanggung jawaban dokter tehadap tidak dilaksanakannya informed consent meliputi pertanggung jawaban etik, pertanggung jawaban profesi, pertanggung jawaban perdata, pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban administrasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa informed consent terhadap pasien gawat darurat dapat berbentuk implied consent dan persetujuan secara lisan. Adanya tanggung jawab yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang dapat menyebabkan kerugian pada pasien. Saran penelitian ini, pengawasan yang lebih baik dari pemerintah, rumah sakit, serta masyarakat terhadap pelaksanaan informed consent