Dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk menyerahkan harta gono gini kepada tergugat dalam Perkara No. 69/Pdt.G/2003/PN Kepanjen menurut hukum yang berlaku

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun setelah menikah masalah mulai bermunculan sehingga perceraian pun menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan. Perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 37, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusnya perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan tentang hak atas harta bersama, yang diatur oleh Pasal 128 KUH Perdata, menentukan bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, dengan tidak memperdulikan dari mana asalnya barang-barang tersebut. Dalam pembagian dan kepemilikan atas harta bersama / harta gono gini menjadi tidak adil jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal l28 KUH Perdata. Sebagai salah satu buktinya adalah dalam Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2003/PN Kepanjen. Dalam kasus ini tergugat (suami penggugat) menuntut diserahkannya harta benda yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau dalam istilah adat jawa disebut dengan harta gono gini. Putusan tersebut memberikan akibat hukum, harta bersama tetap berada dalam penguasaan penggugat. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 128 KUH Perdata, maka dapat dikatakan tergugat tidak mendapatkan haknya atas harta bersama/harta gono gini. Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk menyerahkan harta gono gini kepada tergugat, menurut hukum yang berlaku. Jenis penelitian yuridis normatif dan analisis yang dilakukan yaitu dengan cara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diteliti, dianalisis dan dilaporkan dalam bentuk skripsi. Penulis menguraikan hasil analisis penulis mengenai gambaran umum posisi kasus yang diputus dalam Putusan Nomor: 69/Pdt.G./2003/PN.Kpj., gambaran umum posisi harta gono gini dalam kasus terscbut serta analisis terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:69/Pdt.G./2003/PN.Kpj., tidak menerima gugatan tergugat untuk menyerahkan harta gono gini kepada tergugat menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dasar dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:69/Pdt.G./2003/PN.Kpj, tidak menyerahkan harta gono gini kepada tergugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menegakkan asas putusan yaitu hakim “tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan”. Perkara harta gono gini tidak dituntut oleh penggugat, maka hakim tidak bisa menerima gugatan tergugat dalam rekonpensi untuk menyerahkan harta gono gini kepada tergugat