Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Praktik Aborsi Ilegal : studi di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana praktik aborsi ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Karena menurut ketentuan hukum mengenai aborsi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 segala bentuk pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja, dilarang oleh Undang-Undang. Dengan pengecualian yang terdapat dalam pasal 15, Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 Tahun 1992. Di Indonesia sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa masyarakat mengetahui adanya dokter-dokter tertentu atau klinik-klinik tertentu yang sering melakukan aborsi. Oleh karena sering melakukan aborsi, maka mereka sering dianggap sebagai pelaksana aborsi yang sah. Padahal dalam hukum positif di Indonesia, aborsi dilarang karena alasan apapun, kecuali dengan alasan indikasi medis. Sehingga praktik aborsi seperti yang selama ini berlangsung sebenarnya adalah praktik ilegal. Adanya permintaan aborsi tidak dapat di pungkiri lagi, keadaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan lebih dalam melakukan tindakan pengguguran kandungan, misalnya: dokter, dukun pijat, bidan, dan juru obat. Diperkirakan sekitar 80% aborsi yang dilakukan oleh tenaga tradisional atau dukun. Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Budi Utomo, menyebutkan bahwa 70% aborsi di desa dilakukan oleh dukun dan 15% di perkotaan. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok bahasan, yaitu: bagaimanakah polisi melakukan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana praktik aborsi ilegal, kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana praktik aborsi ilegal, dan apakah upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam praktik aborsi ilegal. Untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian berdasarkan permasalah yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Tindakan yang dilakukan penyidik Polwiltabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana praktik aborsi ilegal ketika ada informasi (laporan) , pengaduan dan atau tertangkap tangan, yaitu: menyiapkan administrasi lengkap, menyiapkan 11 surat perintah tugas, menyiapkan surat perintah penyidikan, menyiapkan surat perintah penangkapan, menyiapkan surat perintah penahanan, menyiapkan surat perintah penggeledahan, menyiapkan surat perintah penyitaa disertai surat tanda terima penyitaan untuk diserahkan kepada keluarga tersangka, menyiapkan surat perintah dimulainya penyidikan, menyiapkan berita pemerikasaan saksi, menyiapkan berita acara pemeriksaan tersangka, dan menyiapkan berita acara pemeriksaan saksi ahli. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap praktik aborsi ilegal yaitu: kasus tindak pidana aborsi sulit diungkap karena pelaku dan semua orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut sama-sama dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, praktik aborsi ilegal melakukan keiatannya dengan sembunyi-sembunyi. Penyidik baru bisa mengungkap kasus pidana praktik aborsi ilegal, apabila: ada laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana praktik aborsi ilegal harus ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan dalam hubungannya dengan pembuktian. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana praktik aborsi ilegal, yaitu: Apabila diketahui ada suatu peristiwa yang diduga merupakan kasus tindak pidana praktik aborsi, dan pada saat penyidik melakukan penyidikan pelaku tidak mau mengakui. Maka penyidik wajib meminta bantuan dokter untuk memeriksa keadaan perempuan yang diduga melakukan aborsi, apakah perempuan tersebut benar-benar melakukan aborsi. Apabila pelaku tindak pidana aborsi adalah dokter, maka penyidik harus memeriksa apakah dokter tersebut mempunyai izin untuk membuka praktik atau tidak