Peranan BBPOM dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Iklan Obat yang Menyesatkan Menurut Pasal Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 : Studi di BBPOM Surabaya

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengiklankan obat dengan pernyataan yang tidak benar dan cenderung menyesatkan konsumen dan hal ini sangat merugikan konsumen karena hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan khasiat obat tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Terkait dengan adanya perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah melalui UUPK, maka keberadaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya merupakan alat dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari iklan obat yang menyesatkan.Ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini, yaitu :Bagaimana peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam membantu konsumen dari iklan obat yang menyesatkan dan Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam membantu masyarakat dari iklan produk obat yang menyesatkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam membantu masyarakat dari iklan obat yang menyesatkan menunjukan hasil yang sangat positif hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan BBPOM Surabaya me;iputi upaya pencegahan (preventif) yaitu Memberikan himbauan kepada masyarakat,produsen obat dan periklanan tentang UUPK, Memberikan Peringatan kepada konsumen obat (Public Warning), Layanan sistem informasi atau pengaduan secara langsung untuk konsumen, Bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen di tiap daerah dan upaya penindakan (represif) yaitu Melakukan tindakan penyidikan,melakukan operasi pengawasan terhadap semua kegiatan, Pembentukan tim independen iklan BBPOM Surabaya, Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti, Bekerjasama dengan penyidik POLRI, Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Surabaya disebabkan oleh Hambatan Internal yaitu Alokasi Dana, Penerapan SOP dan pedoman tindaklanjut yang belum optimal, Sarana dan prasarana belum memadai,Kondisi Geografis dan hambatan eksternal yaitu dari penyidik POLRI,Kejaksaan,dan pengadilan Negeri. Peningkatan kualitas SDM PPNS BBPOM Surabaya melalui pendidikan dan pelatihan,meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan kegiatan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan serta koordinasi antar penyidi