Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai : Studi Kasus Pencemaran Laut Timor di Indonesia

Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan Tanngung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak di Laut Yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor Di Indonesia). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya untuk menjaga kelestarian laut dari pencemaran. Dalam rangka pemanfaatan lingkungan laut ini, setiap Negara tunduk pada prinsip-prinsip hak berdaulat (sovereign right) yang berlaku dalam hukum internasional. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi setiap Negara dalam memanfaatkan lingkungan laut yang menjadi bagian dari wilayahnya secara tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara lain yaitu berupa pencemaran laut. Apabila hal ini terjadi maka timbullah tanggung jawab Negara. Contoh kasus pencemaran laut yang bersumber dari kebocoran instalasi minyak lepas pantai yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran yang terjadi di laut Timor, oleh PTTEP Australia, sebuah perusahaan transnasional yang berada di wilayah yurisdiksi Negara Australia Pencemaran ini telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi Pemerintah Indonesia, lingkungan laut Timor dan juga bagi masyarakat sekitar laut Timor itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah :(1) Dapatkah Pemerintah Indonesia meminta tanggung jawab kepada Pemerintah Australia atas kasus di atas,yang diakibatkan oleh PTTEP Australia? (2) Apa bentuk tangung jawab pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia atas pencemaran Laut Timor oleh minyak di atas? (3) Bagaimana prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia atas kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia? Pada penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian norma, kepustakaan, dan konvensi internasional, yang bertujuan untuk menemukan sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (Statuta Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa berdasarkan prinsip dan hukum lingkungan intenasional Negara Austalia dapat dimintai tanggung jawab atas kasus pencemaran yang terjadi di Laut Timor. Bentuk tanggung jawab pemerintah Australia atas pencemaran minyak di laut Timor yang bersumber dari kebocoran instalasi lepas pantai adalah Strict Liability. Sedangkan untuk alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab yang tepat atas kasus ini, pemerintah Indonesia dapat membentuk Mahkamah Arbitrase Khusus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 yaitu pasal 287 Lampiran Ke VIII