Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara : studi di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara.Sebagaimana diketahui bahwa macam-macam alat bukti ada dalam pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang telah direvisi dua kali menjadi Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pembuktian adalah suatu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan Hakim dalam perkara di pengadilan.Dalam penulisan ini penulis mempunyai rumusan masalah yaitu apa saja yang dijadikan alat bukti serta bagaimana Hakim dalam menentukan alat bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara Tentang Cagar Budaya dan Hak Kepemilikan Atas Tanah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan seluruh data baik data primer maupun sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa atas Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah sama-sama mengajukan alat bukti surat dan saksi yang disusun sedemikian rupa untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan.Mengenai penentuan alat bukti oleh Hakim yaitu Para pihak diperbolehkan mengajukan alat bukti surat atau saksi sebanyak mungkin selama alat bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara yang disengketakan.Penentuan alat bukti disini adalah bebas terbatas dalam arti terbatas dalam pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan dalam Perkara Tata Usaha Negara tentang Cagar Budaya dan Hak Atas Kepemilikan Tanah adalah Surat dan saksi.Surat disini digunakan para pihak sebagai alat bukti utama untuk meyakinkan Hakim di Persidangan