Rekonstruksi Konsep Informed Consent dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Humanis di Indonesia

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), muatan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu muatan pokok yang memiliki porsi materi yang cukup besar. Salah satu pokok materi muatan yang dikualifikasikan sebagai muatan HAM dalam Konstitusi adalah keberadaan Hak Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak yang diberikan konstitusi kepada seluruh masyarakat yang seyogyanya merupakan tanggung jawab bersama antara Negara dan seluruh masyarakat. Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Kedokteran merupakan salah satu instrumen dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Secara teoritis, Informed Consent merupakan satu bentuk perlindungan pasien, dengan memberikan hak yang kepada pasien untuk mendapatkan informasi yang luas dan benar serta hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Muatan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) dan hak untuk mendapatkan informasi (right to information) dalam Informed Consent sejalan mempengaruhi kompleksitas problematika keberadaan Informed Consent di Indonesia. Informed Consent dipahami hanya sebagai surat persetujuan tindakan kedokteran yang tujuannya cenderung hanya sebagai prasyarat dilakukakannya suatu tindakan kedokteran secara sah. Terlebih Informed Consent juga dijadikan sebagai alat untuk menghindarkan atau membebaskan diri dari tanggung jawab dan resiko apabila terdapat permasalahan pasca dilakukannya tindakan medis. Permasalahan yang coba ditelaah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana analisis keberadaan Informed Consent dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, (2) Bagaimana konsep ideal Informed Consent dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang humanis di Indonesia. Permasalahan tersebut coba diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji keberadaan Informed Consent di Indonesia beserta problematika dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. keberadaan problematika beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut kemudian dianalisis, dan direkonstruksikan dengan prinsip-prinsip dasar dari teori Informed Consent, HAM dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga dapat ditelaah sebuah konsep ideal Informed Consent. Hasil penelitian menunjukan problematika keberadaan Informed Consent meliputi permasalahan hak dan kewajiban pasien dan dokter, permasalahan pengaturan yuridis serta tujuan serta hakikat dari keberadaan Informed Consent di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut meliputi faktor yuridis, sosial, perkembangan teknologi kesehatan, budaya dan politik, serta faktor peran Negara dalam perwujudan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang humanis di Indonesia. Upaya rekonstruksi konsep Informed Consent dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang humanis di Indonesia, dilakukan dengan menganalisis problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dengan kajian dalam teori-teori Informed Consent, nilai humanis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang humanis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal tersebut dilakukan dalam upaya melahirkan suatu konsep ideal Informed Consent yang sejalan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang humanis di Indonesia