Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan Jaminan Hak Tanggungan : Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah

Dalam dunia praktek perbankan syariah, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Bank syariah, khususnya yang merupakan unit usaha syariah belum menerapkan prinsip syariah seratus persen. Salah satu contoh ketidaksesuaian itu adalah mengenai pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan jaminan Tanggungan yang ada di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang, ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan/kendala yang dihadapi oleh BTN Syariah cabang Malang dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu penelitan hukum yang objek kajiannya meliputi implementasi ketentuan hukum normative serta penerapannya pada peristiwa hukum. Penulis menganalisis dan mendeskripsikan mengenai kesesuaian antara pelaksannan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber antara lain data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang telah berupaya menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah, yaitu upaya penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan tolong menolong, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua poin-poin yang ada di dalam fatwa terpenuhi. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sebagaimana tersebut dalam fatwa tetap dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan dengan nasabah, maka jalur penyelesaian yang dipakai adalah eksekusi jaminan melalui lelang umum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Di dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, pihak bank mengalami berbagai kendala dan hambatan. Hambatan tersebut antara lain apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaian ketika terjadi permasalahan. Itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh nasabah adalah nasabah memberikan data yang tidak benar, nasabah mengajukan pembiayaan untuk orang lain, nasabah wanprestasi, dan nasabah bersikap tidak kooperatif. Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan BTN Syariah dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam dan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya meskipun BTN Syariah hanya merupakan unit usaha dari BTN Konvensional, akan tetapi BTN Syariah dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara murni syariah