Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugiannya Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online : studi di Kota Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugiannya Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran hak-hak konsumen dalam bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha toko online. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika penjual sebagai pelaku usaha toko online melakukan wanprestasi dalam bentuk penyerahan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada konsumen dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi pelaku usaha toko online tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha toko online dan mengetahui dan mendeskripsikan kerugian yang diderita konsumen dan upaya yang ditempuh konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya akibat dirugikan penjual termasuk meneliti hambatan-hambatan yang dialaminya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Populasi terdiri dari pihak penjual barang dan jasa dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara online. Berdasarkan data di lapangan, diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bermacam-macam seperti konsumen menerima barang dalam kondisi rusak/cacat sebanyak 11 (sebelas) orang, barang terlambat dikirim sebanyak 30 (tiga puluh) orang), barang dan tidak dikirim meskipun telah dibayar sebanyak 3 (tiga) orang, dan barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha toko online tesebut, telah melanggar Pasal 4 U.U No. 8 Tahun 1999 (U.U.P.K) tentang hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen menimbulkan konsekuensi bagi pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi baik dalam bentuk uang maupun barang kepada konsumen yang dirugikan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 U.U.P.K. Sedangkan upaya yang dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa konsumen adalah Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 48 U.U.P.K dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 47 U.U.P.K, yaitu penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Menurut data yang diperoleh, mayoritas responden lebih menyukai penyelesaian sengketa dilakukan xi di luar pengadilan dalam bentuk mengajukan klaim kepada penjual dan minta uang kembali sebanyak 50 (lima puluh) orang atau mengajukan klaim kepada penjual untuk ditukar dengan barang yang baru sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Yang memilih mengadukan ke lembaga pelindungan konsumen sebanyak 3 (tiga) orang dan ada juga konsumen yang membiarkan dan tidak membeli lagi di toko online tersebut sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan yang memilih menyelesaikan melalui pengadilan sebanyak 4 (empat) orang. Dalam prakteknya ada beberapa pelaku usaha yang cenderung mengabaikan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan membuat klausula baku yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali barang oleh konsumen. Setiap konsumen yang membeli barang di tempat tersebut dianggap telah menyetujui klausula baku tersebut. Perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan Pasal 18 U.U.P.K tentang klausula baku dan terancam batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) U.U.P.K. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen maka perlunya peningkatan pengawasan dari pemerintah terhadap perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara online dan pembentukan aturan pelaksana sebagaimana diamanatkan UU ITE serta peningkatan penyuluhan oleh dinas terkait. Bagi konsumen perlu pembudidayaan "gethok tular" dan bagi kedua pihak perlu menyadari hak dan kewajiban masing-masing sehingga transaksi jual beli online yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak