Implementasi Pasal 3 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Um

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas Implementasi Pasal 3 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam hal ini netralitas PNS didalam pemilihan umum kepala daerah perlu dipertanyakan. Dengan latar belakang tersebut, Bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penulisan ini metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan penelitian yuridis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Kemudian bahan-bahan yang diperoleh dengan kuisioner dengan teknik wawancara bebas, metode analisis deskriptif kualitatif, nantinya penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa data dilapangan maka didapatkan hasil bahwa PNS telah mengetahui dan memahami maksud dan isi dari pasal 3 Undang – undang kepegawaian, selanjutnya akan mempengaruhi netralitas PNS didalam pemilihan umum kepala daerah, yang selanjutnya akan berdampak pada kemajuan daerah. Jika ditinjau secara yuridis seharusnya Pegawai Negeri harus mengetahui kedudukannya sebagai aparatur negara, agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan (Statue Approach), Pasal 3 ini sebenarnya bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan pada setiap warga negara indonesia