Penerapan pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap Pelaksanaan perjanjian jual beli yang menggunakan Syarat atau klausula baku bahwa barang yang suda

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah kegiatan ekonomi antara palaku usaha dengan konsumen yang ada dikota malang, mengingat kota malang sebagai kota besar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan memiliki banyak kegiatan perdagangan. Sehingga didalam kegiatan perdagangan tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Undang-undang salah satunya adalah pelanggaran terhadap pasal 18 ayat 1(b) Undang- undang perlindungan konsumen. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli yang menggunakan syarat atau klausula baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di kota Malang, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan klausula baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan jika barang yang telah dibeli oleh konsumen ternyata mengandung cacat tersembunyi yang merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang menggunakan data-data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) atau menelaah aspek kemasyarakatan dimana dilakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian kemudian membandingkan dengan peraturan yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli yang menggunakan syarat atau klausula baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di kota Malang, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan klausula baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan jika barang yang telah dibeli oleh konsumen ternyata mengandung cacat tersembunyi yang merugikan konsumen. Pelaku usaha seringkali menganggap kedudukan dirinya lebih tinggi dari pada konsumen. Hal ini sering membuat pelaku usaha bertindak secara sadar maupun tidak sadar, tidak mematuhi peraturan yang berlaku terutama dalam memperlakukan konsumen. Salah satu bentuk bentuknya adalah pelaku usaha mencantumkan klasula baku tentang larangan pengembalian barang yang sebenarnya hal ini dilarang oleh undang-undang. Tidak jarang perbuatan pelaku usaha ini merugikan konsumen. Dikota malang terdapat banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku larangan pengambalian barang dalam kegiatan usahanya hal ini membuktikan bahwa pasal 18 ayat 1(b) belum mampu diterapkan oleh pelaku usaha secara efektif. Selain itu pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas barang yang dijualnya sehingga konsumen tidak dirugikan. Dilain pihak konsumen juga harus dapat mempertahankan hak-haknya agar terpenuhinya rasa keadilan bagi konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen harus memahami hal-haknya sebagaimana yang terdapat dalam undangundang terutama undang-undang perlindungan konsumen