Penerapan sistem beban pembuktian terbalik murni pada tindak pidana korupsi gratifikasi : studi kasus di Kejaksaan Negeri Surabaya

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana Gratifikasi. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin beragamnya jenis kejahatan yang salah satunya adalah masalah korupsi. Penangananya memerlukan suatu sistem yang khusus, yakni dengan pembuktian terbalik murni yang hanya dikenakan terhadap kasus korupsi gratifikasi yang nilainya diatas 10 juta dan terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan namun diduga hasil korupsi. Pembuktian seperti ini juga diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand dan ternyata pembuktian ini berhasil untuk menjerat para koruptor yang berpokok pangkal pada pengembalian uang negara. Dalam upaya mengetahui penerapan sistem beban pembuktian terbalik murni sekaligus hambatan dan upaya yang dilakukan oleh para jaksa dalam penerapan sistem ini di Kejaksaan Negeri Surabaya, maka metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena penulis ingin mengkaji peraturan hukum tentang pelaksanaan sistem pembuktian terbalik murni dalam tindak pidana korupsi gratifikasi dan juga ingin mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum ( jaksa ) dalam menerapkan peraturan ini, serta upaya-upaya yang dilakukan agar hambatan-hambatan ini bisa terselesaikan, sehingga pembuktian terbalik murni ini dapat diterapkan sepenuhnya, sehngga terdapat keselarasan antara das sein dan das sollen. Kemudian data yang ada akan diolah secara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pembuktian terbalik murni tidak diterapkan dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Ra’uf yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, pembuktian yang diterapkan adalah pembuktian terbalik berimbang, hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut dikarenakan pembuktian terbalik khususnya pembuktian terbalik murni dianggap sebagai penyimpangan dari azas praduga tidak bersalah, sehingga melanggar hak asasi manusia, hambatan ini harus segera diatasi yakni dengan menghilangkan anggapan-anggapan bahwa penerapan pembuktian terbalik murni merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta merevisi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya tentang pembuktian