Analisis Putusan Pada Perkara No. 0444/Pdt. G/2008/PA.TA : kajian adanya pelanggaran Taklik Talak

Sighat taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sighat taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang suami, selain khulu’ dalam hukum Islam. Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum, berusaha menjawab permasalahan yang berkembang dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berbagai gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan pelanggaran taklik talak harus diperiksa dengan baik oleh para hakim. Padahal, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai sumber hukum utama dalam bidang perkawinan tidak memuat aturan mengenai perjanjian taklik talak . Namun, ketentuan bahwa pelanggaran taklik talak dapat digunakan sebagai alasan perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama (PA) diharapkan dapat melakukan proses pemeriksaan perkara yang tepat dan membuktikan hal-hal yang masih bersifat absurd. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif , yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam hal ini menganalisis secara yuridis tentang Putusan Hakim terhadap suatu perkara perdata. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah dalam Putusan perkara No. 0444/Pdt. G/2008/PA.TA. Dari permasalahan yang ada, dapat diperoleh gambaran hasil penelitian bahwa Dalam perkara perceraian khususnya gugat cerai dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak, prosedur atau tata cara pembuktiannya pun sama dengan aturan pembuktian sebagaimana perkara-perkara perdata pada umumnya. Sighat Taklik Talak sebagai perjanjian perkawinan, merupakan pelengkap (sebagai atribusi) dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan