Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Sistem Hukum di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah banyak dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur peraturan perundang-undangan secara khusus. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut dirasa tidak mampu untuk mengatasi persoalan perundang-undangan atau bahkan menimbulkan banyak persoalan. Salah satu persoalan yang muncul adalah mengenai hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan ini penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap Peraturan Bank Indonesia karena selama ini Peraturan Bank Indonesia tidak pernah secara jelas ditulis dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kedudukan Peraturan Bank Indonesia dalam sistem hukum di Indonesia dirasa menjadi sangat penting ketika dalam perjalanannya Peraturan Bank Indonesia tersebut muncul benturan-benturan atau konflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain misalnya benturan dengan Undang-Undang tentang Perbankan atau benturan dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Dalam upaya menganalisa dan mengetahui mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia dalam sistem hukum di Indonesia dan mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia terhadap undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Kemudian, seluruh bahan hukum dianalisis dengan teknik analisa isi atau content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kedudukan Peraturan Bank Indonesia seharusnya adalah setingkat dengan Peraturan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Gubernur Bank Indonesia adalah pejabat setingkat Menteri. Kemudian kedudukan undang-undang berada di atas Peraturan Bank Indonesia dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila Peraturan Bank Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hal ini adalah undang-undang maka Peraturan Bank Indonesia harus dikesampingkan. Namun hal tersebut hanya berlaku apabila Peraturan Bank Indonesia diperintahkan oleh undang-undang. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, perlu untuk melakukan optimalisasi kedudukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak dituliskan secara eksplisit khususnya Peraturan Bank Indonesia yang dibahas dalam tulisan ini pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan