Kedudukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Dalam Memutus Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) : Telaah Yuridis Normatif Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubaha

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian adanya suatu Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menangani masalah tersebut memberikan kewenangan secara luas dalam memeriksa dan memutus sengketa pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan penelitian akademik yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) Bagaimana Kedudukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Dalam Memutus Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) berdasarkan Keputusan Presiden(Keppres) Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian jo Pasal 35 ayat(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; (2) Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Dalam Memutus Sengketa Pelanggaran Disiplin PNS berdasarkan Keppres Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubahan Keppres Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian jo Pasal 35 ayat(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian Hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu-isu Hukum terkait dengan kedudukan badan pertimbangan kepegawaian dalam memutus sengketa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Statue Approach. Jenis dan sumber bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sedangkan sumber bahan hukum diperoleh dari studi pustaka. Berdasarkan analisis atas isu-isu hukum tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan: bahwa di dalam Hukum Administrasi kedudukan badan pertimbangan kepegawaian adalah sebuah badan yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa memeriksa dan mengambil keputusa berupa keberatan hukum disiplin kepada para pegawai negeri sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundanganundangan yang berlaku. Selain itu kedudukan badan pertimbangan kepegawaian adalah suatu badan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; sedangkan kekuatan hukum badan pertimbangan kepegawaian dalam memutus sengketa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil mempunyai kekuatan putusan yang mengikat, wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, namun dibatasi pada sengketa-sengketa tertentu dan tingkat golongan atau kepangkatan tertentu yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil. Disamping itu bagi pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan banding administrasi ke badan pertimbangan kepegawaian. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dalam rangka mewujudkan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa para pegawai negeri sipil diharuskan disiplin dalam mematuhi dalam segala ketentuan peraturan yang berlaku karena banyak pegawai negeri sipil terkait dengan masalah kedisiplinan. Dan dalam hal memeriksa dan mengambil keputusan, badan pertimbangan kepegawaian tidak diberikan kewenangan terlalu luas sebagaimana di atur dalam Keppres Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubahan Keppres Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, karena akan dikhawatirkan akan mengurangi kemandirian dan keutuhan Peradilan Tata Usaha Negara