Implementasi pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Malang No.1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima : studi kasus di Dinas Pasar Kota Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh Arus urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan banyak masyarakat pedesaan yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak. Karena sebagian besar masyarakat desa yang pergi kekota hanya berpendidikan dan mempunyai ketrampilan yang rendah dan kurang memadai, maka mereka terpaksa memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun keberadaan PKL yang berada di kota ini ternyata menimbulkan banyak masalah terutama pada kota Malang yang merupakan salah satu kota metropolis di Jawatimur. Permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL antara lain adalah faktor keindahaan, kenyamanan, dan ketidakteraturan, disini dialami oleh para pengguna jalan karena banyak trotoar yang dipakai oleh pedagang kaki lima, bukan hanya itu saja faktor keindahan yang dicanangkan oleh Pemkot kota Malang tidak dijaga oleh PKL malah sering trelihat kekumuhan yang dihasilkan oleh para PKL, fasilitas fasilitas umum seperti taman dan taman bermain pun tidak luput digunakan oleh PKL untuk berdagang sehingga fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Malang no 1 Tahun 2000 sering diabaikan oleh para Pedagang Kaki Lima namun penyebab tidak efektifnya peraturan daerah tersebut tidak hanya dilakukan oleh PKL namun juga oleh kinerja aparat dan dinas-dinas yang terkait di dalamnya. Disini Bahwa hambatan penerapan Pasal 3 dan 4 tersebut yaitu tidak hanya berasal dari faktor perilaku PKL namun juga dari faktor aparat dan dinas yang terkait didalamnya itu sendiri, sehingga harus ada kerjasama diantara keduanya supaya pasal-pasal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di kota Malang khususnya di Dinas Pasar dan Satpol PP kota Malang. Tujuan dari metode pendekatan ini adalah untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan PKL di wilayah kota Malang yaitu Peraturan daerah no 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaaan PKL di wilayah kota Malang. Metode ini dilakukan pada Dinas Pasar kota Malang yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan implementasi pasal 3 dan 4 perda kota malang no 1tahun 2000. teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalh wawancara secara langsung kepada PKL binaan di pasar buku wilis kota malang dan kepala Dinas pasar dan kepala bagian pemberdayaan PKL kota Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengetahui pelaksanaan imlementsi perda No 1 Tahun 2000 ini, peneliti memfokuskan pada 2 (dua) hal yaitu (1) Peran Pemerintah Daerah Malang dalam implementasi Pasal 3 dan 4 peraturan daerah kota Malang no 1 Tahun 2000. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemkot Malang dalam pengaturan dan pembinaan PKL, serta bagaimana solusinya. Setelah melakukan analisa terhadap data yang diperoleh terlihat bahwa pengaturan dan pembinaan PKL di kota Malang masih belum berjalan dengan baik, ini disebabkan oleh beberapa factor seperti hambatan yang bersifat internal yaitu kurang adanya keseriusan dari pihak pemerintah kota khususnya pada dinas pasar dan Satpol PP dalam penegakan peraturan bagi para PKL. disamping kendala-kendala yang bersifat internal tersebut terdapat pula hambatan yang bersifat dari luar yaitu factor tingkat kesadaran dari PKL yang kurang yang ikut memberikan kontribusi bertambahnya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota Malang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan secara serius terhadap permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan komunikasi anatar Pemkot Malang dengan para PKL, Pemkot harus mempunyai sikap yang tegas dalam memberikan sanksi jika memang terdapat kesalahan dari pihak PKL, pemkot juga harus menyediakan lahan khusus untuk para PKL dan membantu PKL dalam hal permodalan serta mengawasi pelaksanaan peraturan daerah khususnya pada pasal 3 dan 4 perda kota Malang no 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan Satpol PP