Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS) di Bidang Keimigrasian : Studi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang

Penulisan ini dilatar-belakangi oleh pelaksanaan tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi yang tercantum dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang berhubungan dengan fakta secara riil terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS yang terjadi di lapangan, lebih tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala dan upaya Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPNS Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Kendala yang dihadapi bagian pengawasan dan penindakan (Wasdakim) terhadap tindak pidana imigrasi, serta Bagaimana upaya Wasdakim dalam menanggulangi kendala tindak pidana yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Bahwa kendala Wasdakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 antara lain: Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya PPNS, Kurangnya komunikasi karena yang dihadapi adalah Warga Negara Asing (WNA), Sulitnya menghubungi perwakilan negara WNA bersangkutan, serta kurangnya sosialisasi Undang-undang No. 9 Tahun 1992, Pro Yustisia yang terlalu lama dan keputusan pengadilan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang Petugas Imigrasi yang berkualitas untuk mendaftarkan diri sebagai PPNS Imgrasi, Diupayakan ada penterjemah untuk memperlancar pemeriksaan, menjalin hubungan baik dengan perwakilan negara asing, serta proses Tindak Pidana Imigrasi untuk ditangani dengan cepat, efisien dan efektif, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui yang terkait denda dengan melihat kenyataan yang sebenarnya. Menyikapi fakta tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa Kantor Imigrasi dapat mendaftarkan Petugas Imigrasi yang berkualitas menjadi PPNS Imigrasi, petugas PPNS Imigrasi dibekali bahasa asing aktif, menjalin hubungan baik dengan perwakilan negara asing, mengoptimalkan sosialisasi Undang-undang No. 9 Tahun 1992, proses Tindak Pidana Imigrasi ditangani dengan cepat dan efisien, dan Pemerintah merevisi denda dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian