Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pengupahan di Perusahaan : studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Malang

Latar belakang penulisan skripsi adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha terhadap buruh terutama dalam hal pengupahan sehingga dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Malang melalui pegawai pengawas dapat melakukan perannya dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pengupahan di perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah unutk mendeskripsikan dan menganalisis peranan pengawas dalam pelaksanaan terhadap ketentuan pengupahan di perusahaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, faktor-faktor pendukung dan penghambat peranan pengawas dalam pelaksanaan terhadap ketentuan pengupahan di perusahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Dari hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa peranan pengawas Ketenagakerjaan Kota Malang dalam pengawasannya terhadap ketentuan pengupahan di perusahaaan sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya yaitu dengan memeriksa seluruh perusahaan di Kota Malang yang berjumlah762 tetapi dalam pelaksanaannya pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Malang yang berjumlah 13 orang hanya dapat memeriksa sebagian dari 762 perusahaan yakni 468 perusahaan setiap bulannya sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan efektif. Pegawai pengawas dalam melaksanakan pengawasannya juga melakukan Pengawasan Secara Preventif yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada pihak pengusaha maupun buruh apabila terjadi pelanggaran dan berdasarkan data pemeriksaan tahun 2008 dari 762 perusahaan yang diperiksa 171 perusahaan melakukan pelanggaran dan mendapatkan pennyuluhan dari pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Apabila perusahaan tersebut setelah diberikan penyuluhan tetap melakukan pelanggaran pegawai pengawas dapat melakukan tindakan Pengawasan Secara Represif yakni memeberikan Nota Pemeriksaan I sampai dengan III dan jika tetap melanggar dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaannya berdasarkan data tahun 2008 dari 171 perusahaan yang melanggar yang dikenai Nota Pemeriksaan Pertama adalah 171 perusahaan yang melanggar tersebut dan yang tetap melanggar pelaksanaan dari Nota I sebanyak 22 perusahaan yang selanjutnya akan diberikan Nota Pemeriksaan I sebagai peringatan. Berdasarkan tahun 2008 tidak ada perusahaan yang dikenai Nota III maupun perusahaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Faktor-faktor yang menghambat peranan pengawas yakni kurangnya intensitas pegawai pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan dari pihak pengusaha itu sendiri yakni ketika ada pemeriksaan dari pegawai pengawas pengusaha tidak berada di tempat sehingga pegawai pengawas kesulitan dalam mendapatkan informasi-informasi dari perusahaan yang sedang diawasi atau diperiksa dan dari pihak buruh, buruh takut untuk melaporkan adanya pelanggaran kepada pihak pengawas karena mereka diancam oleh pengusaha akan di PHK atau tidak dibayarkan gaji setiap bulannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dengan menambah intensitas pelaksanaan pengawasan oleh pegawai pengawas agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kota Malang, selain itu pengusaha sebaiknya berada di tempat ketika pegawai pengawas memeriksa agar pegawai pengawas mendapatkan informasi yang tepat.dan juga pegawai pengawas harus memberikan solusi kepada buruh agar buruh mau menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelanggaran kepada pihak pengawas agar dapat ditindaklanjuti