Dasar pertimbanagn hakim dalam putusan pidana terhadap pekrja seks komersial yang menawarkan diri di jalanan : studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen

Penulis dalam menyusun skripsi ini menulis tentang pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang makin marak dengan meningkatnya jumlah pekerjanya baik anak maupun dewasa yang menawarkan diri di jalanan, walaupun telah dilakukan antisipasi seperti razia dan peraturan daerah yang mengatur tentang prostitusi, namun nampaknya tidak banyak pengaruh. Bagaimana sebenarnya proses peradilan terhadap PSK yang menawarkan diri di jalanan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan sanksi sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap penekanan jumlah PSK. Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui bentuk atau kriteria dari PSK yang menawarkan diri di jalanan yang membedakan dengan yang menawarkan diri di jalan. Dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa PSK. Penulisan ini dimaksudkan secara teoritis dapat menjadi wacana dan bahan referensi dan secara praktis dapat membuka mata bahwa bisnis prostitusi makin marak dan tidak hanya menjaring PSK saja, untuk memperlihatkan bahwa perlu penanganan lebih tegas dari aparat dan lebih meningkatkan kinerja. Bahwa dalam setiap penjatuhan pidana memerlukan pertimbangan hukum yang sesuai begitu juga pada kasus prostitusi. Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana harus dipahami terlebih dahulu mengenai hal-hal seperti siapa terdakwa yang diadili, pidana apa yang dijatuhkan pada terdakwa, PSK, dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Terdakwa, PSK, juga memiliki hak dan kewajibannya yang perlu diperhatikan. Proses peradilan terhadap PSK, yang masuk dalam tindak pidana ringan, menggunakan cara pemeriksaan cepat. Dari razia yang dilakukan kepada PSK yang menawarkan diri di jalanan, bisa PSK anak atau dewasa, baik oleh kepolisian atau pamong praja, berkas yang dibuat diserahkan pada pengadilan untuk dilakukan peradilan. Hakim yang mengadili terdakwa PSK menggunakan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, residivis, dan peraturan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan bisa pidana denda atau hukuman kurungan. Tergantung pada pertimbangan masingmasing Hakim. Bahwa secara umumnya proses peradilan terhadap terdakwa PSK yang menawarkan diri di jalanan, baik PSK anak maupun dewasa, sama dengan PSK selain yang menawarkan diri di jalanan yaitu menggunakan cara pemeriksaan cepat. Pada umumnya hakim menggunakan peraturan daerah dalam pertimbangan hukumnya. Dengan makin maraknya prostitusi, hendaknya masyarakat luas baik akademis, praktisi dan aparat lebih memahami faktor penyebabnya dan lebih tegas dalam menangani permasalahan ini