Hambatan pelaksanaan hak istri setelah bercerai dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah hambatan pelaksanaan hak istri setelah bercerai dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anakanaknya”. Namun pada kenyataan yang terjadi banyak istri yang tidak memperoleh ataupun dilanggar haknya setelah terjadi perceraian, dimana suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap bekas istrinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan belum adanya penegakan hukum yang jelas dan terang (tuntas) mengenai pelaksanaan pemberian hak untuk isteri atas sebagian gaji suami jika terjadi suatu perceraian serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan hak pembagian gaji terhadap bekas isteri dan anakanaknya. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap hambatan pelaksanaan hak istri setelah bercerai dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada didalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian hak-hak isteri dari Pegawai Negeri Sipil setelah terjadinya perceraian. Dalam pelaksanaannya seorang isteri tersebut mengalami hambatan-hambatan, yaitu hambatan dalam hal waktu, kecurangan dari pihak suami, salinan putusan tidak diberikan kepada bendahara tempat suami bekerja, tidak adanya kepastian dalam pembayaran gaji Pegawai Negari Sipil, serta adanya kerja sama antara Pemohon dengan bendahara tempat Pemohon bekerja. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya keberadaan sanksi difungsikan kembali terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang kepegawaian, sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk menekan timbulnya permasalahan antara pihak suami dan pihak isteri yang telah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi