Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Konflik Bersenjata Internasional Dari Protokol Tambahan I Tahun 1977 Tentang Konflik Bersenjata Internasional

Dalam penulisam skripsi ini penulis membahas tentang masalah pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional ditinjau dari Protokol Tambahan I tahun 1977. Hal ini dilatarbelakangi lingkungan hidup, sebagai bagian wilayah suatu negara, tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dan karenanya terhadap lingkungan hidup dalam status demikian berlakulah prinsip-prinsip kedaulatan dan kedaulatan negara. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya secara tidak menimbulkan kerugian terhadap negara atau pihak lain dan menjadi tanggung jawab negara. Salah satu kegiatan internasional yang juga dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi dari lingkungan hidup adalah konflik bersenjata atau perang. Dalam hukum Internasional, perlindungan lingkungan hidup juga menjadi bagian yang diatur dalam konflik bersenjata (hukum humaniter). Ketentuan tentang perlindungan alam dalam konflik bersenjata internasional secara eksplisit terdapat pada protokol tambahan I 1977 konvensi jenewa 1949. Perlindungan lingkungan ini terdapat pada pasal 35 ayat (3) dan pasal 55. Dalam melakukan analisis pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional serta alternatif prosedur untuk meminta tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dalam konflik bersenjata internasional khususnya perlindungan lingkungan hidup maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualititatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional. Pertanggungjawaban negara tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan preventif sebelum terjadinya konflik bersenjata seperti penerapan perlindungan lingkungan dalam manual militer angkatan bersenjata suatu negara. Selain itu dalam konflik bersenjata, suatu negara harus menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang adal dalam ketentuan hukum perang (hukum humaniter) seperti Asas kepentingan militer ( military neccesity ), Asas kemanusiaan ( humanity ), Asas kesatriaan ( chivalry ), prinsip pembedaan ( distinction principle) serta adanya tanggung jawab seorang komandan. Sedangkan untuk alternatif prosedur untuk meminta tanggung jawab dalam perlindungan lingkungan hidup yaitu dapat digunakan alternatif secara non-yurisdiksional seperti penyelesaian dalam kerangka antar negara, penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB dan Penyelesaian dalam Kerangka Organisasi-Organisasi dan Badan-Badan Regional. Sedangkan untuk alternatif lainnya yaitu secara yurisdiksional adalah arbitrase internasional, mahkamah internasional atau melalui mahkamah pidana internasional