Penerapan Standarisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers To Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh konsep perdagangan bebas yang tidak mengenal hambatan dan batasan. Dibentuknya lembaga internasional General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) bertujuan untuk mengatur kegiatan perdagangan antara negara-negara tersebut. Agreement of Technical Barriers to Trade atau Standards Codes merupakan hasil perundingan Tokyo Round pada tahun 1973-1979. Perundingan yang tidak hanya membahas permasalahan tarrif tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya adalah mengenai penerapan standardisasi internasional bagi para anggotanya. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan, Indonesia sebagai salah satu anggota GATT menerapkan standardisasi internasional bagi industri sejak saat itu. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia; (2) Apa faktor-faktor yang menghambat penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia dan bagaimana alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara dan interpretasi terhadap perjanjian ( agreement ), undang-undang, berbagai literatur dan karya akademik yang terkait. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode analisis interpretasi, secara kualitatif dan interpretasi terhadap bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan standarisasi internasional di indonesia adalah dengan memakai dua metode yaitu penerapan sertifikasi standarisasi internasional yang dapat berlaku luas sehingga industri yang menerapkan standardisasi tersebut dapat melakukan hubungan perdagangan secara global, dan penerapan standardisasi internasional yang sudah diadopsi berdasarkan pasal II Agreement of Technical Barriers To Trade yaitu Standard Nasional Indonesia yang berlaku secara Nasional Di dalam penerapan kedua metode standardisasi tersebut, ternyata masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti SDM yang kurang memadai, sistem yang masih belum terlaksana dengan baik dan masih lemahnya kontrol dari BSN. Dari permasalahan tersebut, alternatif penyelesaiannya adalah perbaikan secara struktural unsur-unsur yang mendukung penerapan standardisasi tersebut dan perlunya pengetahuan tentang standardisasi sebagai bagian dari kesiapan SDM menyongsong perdagangan bebas. Saran penulis adalah penerapan standardisasi harus tetap menjadi acuan sebagai parameter dari suatu mutu dan tindakan yang bersifat memberikan perlindungan, tidak hanya kepada manusia, namun jua lingkungan sekitar