Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) : studi di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Cab

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena di era globalisasi seperti sekarang ini, bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan karena sektor perbankan menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Kegiatan pencucian uang akan menjadi lebih mudah dilakukan pada lembaga keuangan berbentuk bank baik sebagai sasaran ataupun sarana dengan memanfaatkan tahapan pencucian uang yaitu placement, layering dan integration . Tindak Pidana Pencucian uang melalui bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (a) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang ( Money laundering )? (b) Apa kendala Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang ( Money laundering )? (c) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum milik pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Money laundering)? Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu metode yang meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Money laundering) serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan upaya Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Money laundering). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Money laundering) adalah dalam bentuk kegiatan pengawasan langsung atau pemeriksaan (on the spot), dan tidak meliputi pengawasan tidak langsung. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak diberi kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (adanya indikasi money laundering ) dari Penyedia Jasa keuangan berbentuk Bank, karena laporan tersebut langsung diserahkan oleh bank kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada bank umum, yaitu meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (money laundering) sangat erat kaitannya dengan aspek kepatuhan bank umum terhadap penerapan Prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer (KYC) Principle . Namun hingga saat ini, masih terdapat berbagai kendala sehingga Bank Indonesia terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Money laundering)