Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan : studi di Polres Sidoarjo

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polres sidoarjo terhadap korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi polres sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Hal ini dilatar belakangi dengan tindak pidana perkosaan itu sendiri khususnya di Kab. Sidoarjo boleh dibilang tertinggi nomor tiga setelah kasus togel dan kasus pencurian. Tingginya kasus tindak pidana perkosaan hingga masuk tiga kejahatan tertinggi di Kab. Sidoarjo, membuat penulis ingin mengkaji apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dan apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Polres Sidoarjo kepada korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polres sidoarjo terhadap korban (wanita) tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi polres sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam upaya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan polres sidoarjo terhadap oleh korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi polres sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum, maka pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan itu terjadi dikarenakan korban disini tidak menyadari bahwa tingkah laku yang menarik perhatian, cara berpakaian yang tidak senonoh, pengaruh film-film porno, dan rasa dendam serta kedekatan hubungan dengan pelaku menyebabkan tindak pidana perkosaan tersebut dapat terjadi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh korban tindak pidana perkosaan antara lain: jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara baik bila mau melaporkan peristiwa yang dialaminya itu, semua pembiayaan terhadap pemeriksaan medis baik fisik maupun psikis ditanggung oleh negara, pendampingan oleh seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan perkaranya hingga selesai, pelaku kejahatan akan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sedangkan kendalanya sendiri adalah dari pihak korban yang enggan membuka kasus yang dialaminya karena merupakan aib. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya peran dari pemerintah untuk ikut serta dan menindak tegas pelaku tindak pidana perkosaan ini serta peran aktif dari pihak korban agar mau melaporkan tindak pidana perkosaan kepada Pihak Kepolisian, agar tindak pidana perkosaan ini dapat diminimalisir di kehidupan sehari-hari