Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi : studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Penulisan skripsi ini membahas efektifitas penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang mkelakukan tindak pidana korupsi. Hal melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.Dalam perkembangannya tidak jarang korporasi melakukan korupsi, oleh karena itu korporasi diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum orang. Namun hingga saat ini belum ada korporasi yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan melalui pendekatan ini, Penulis menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, data primer dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh melalui pengalaman responden, dan data sekunder diperoleh berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, teori-teori pustaka dan peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan hukum yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, antara lain untuk data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan studi pustaka berbagai peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif, efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari substansi hokum, struktur huukum, dan budaya hokum. Penerapan sanksi pidana tersebut juga memiliki kendala dalam prakteknya, antara lain belum ada yurisprudensi mengenai pemidanaan terhadap korporasi, keterbatasan penguasaan teori hukum pidana, kurangnya kemauan yang kuat dari penegak hukum, ancaman pidana pokok yang hanya berupa denda serta tuntutan pidana kepada korporasi dapat diwakilkan. Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan ada pembaruan hukum acara yang mengatur mengenai pemidanaan korporasi serta jaksa harus lebih berani dalam menempatkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa