Hambatan Dan Upaya Pemegang Hak Tanggungan Dalam Melaksanakan Eksekusi Objek Hak Tanggungan : studi Pelaksanaan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan di Bank Jatim Ca

Penulisan ini dilatar-belakangi oleh adanya kesenjangan antara peraturan yang mengatur tentang eksekusi objek hak tanggungan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan (das sollen) dengan fakta-fakta riil terkait dengan pelaksanaanya yang terjadi di lapangan, lebih tepatnya di Bank Jatim cabang Malang (das sein) Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan dan upaya Bank Jatim cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Jenis penelitian ini adalah empirik dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan. Hambatan Bank Jatim cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan antara lain: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (KPKNL Malang) menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Bank Jatim cabang Malang terkait dengan tidak dilaksanakannya pasal 224 HIR yang mengatur tentang hukum formil eksekusi objek hak tanggungan; adanya nasabah (debitur) yang melakukan penipuan dan pemalsuan data; dan adanya perlawanan dari pihak ketiga atau yang dikenal dengan derden verzet. Sedangkan upaya yang ditempuh Bank Jatim cabang Malang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: melakukan pendekatan di luar hukum; mengajukan gugatan balik kepada nasabah yang melakukan penipuan dan pemalsuan sekaligus melaporkan perbuatannya sebagai suatu tindak pidana karena telah melakukan penipuan dan pemalsuan identitas; dan menyelesaikan perkara tersebut melalui pengadilan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan hukum formil yang mengatur pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penafsiran maupun penerapan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan