Perbandingan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Harta Bersama : kajian Normatif Tentang Isi Perjanjian Perkawi

Dalam penulisan skripsi ini permasalahannya adalah perbandingan Perjanjian Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Harta Bersama yang dikaji secara normatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal isinya. Pasal – pasal yang berkaitan tentang perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut : Dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal 139 – 167, pasal 139 – 154 (perjanjian perkawinan pada umumnya), pasal 155 – 167 (persatuan untung dan rugi, persatuan hasil dan pendapatan. Pasal 119, pasal 1313 “konsep perjanjian secara umum”, pasal 1320 “uraian pengikatan”, pasal 1330 “tidak cakap hukum”, pasal 1338 “hukum perjanjian pada umumnya”, Dalam UU No. 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, pasal 36, pasal 37, juga dalam PP No 9 tahun 1975 tenteng pelaksanaan UU perkawinan, pasal 12 huruf H, Dalam KHI terdapat dalam pasal 47 ayat 1. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain meneliti bahan-bahan sekunder, penulis juga melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer dan tersier, khususnya mengenai perbandingan perjanjian perkawinan serta pendekatan terhadap asas-asas hukum dan doktrin atau pendapat para sarjana yang didapat dari literatur sebagai landasan pendukung dalam kaitannya dengan materi yang dikaji menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan metode pendekatannya adalah undang-undang (statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum (permasalahan) yang diteliti oleh peneliti, sehingga akan kelihatan konsistensi dan kesesuaiannya antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan pendekatan konsep-konsep hukum yang telah dirumuskan oleh sang pengkonsep dalam hal ini adalah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum lebih-lebih dalam hal masalah perkawinan, perjanjanjian kawain atas harta bersama sehingga penulis akan mengetahui tentang konsep-konsep yang dirumuskan oleh pandangan ahli hukum. Dalam hasil penelitian ini bahwa perjanjian kawin atas harta besama adalah diperbolehkan oleh hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, bahwa harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata tidak dapat dirubah, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Bentuk perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama