Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Pada penulisan skripsi ini peneliti membahas KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PENYELENGGARAAN RADIO TANPA IJIN DI KOTA MALANG. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya penyiaran radio tanpa ijin di Indonesia khususnya di kota Malang. Terdapat 15 lembaga radio yang terdaftar secara resmi di balai monitoring yang terdiri dari 12 radio di FM dan 3 radio d AM, akan tetapi pada kenyataannya lebih dari 20 radio mengudara di kota malang. Penggunaan frekuensi secara ilegal menjadi masalah besar karena penggunanya cenderung meningkat dan dirasakan mulai mengganggu pengguna frekuensi yang legal. Gangguan itu tidak hanya dirasakan dari sisi penggunaan frekuensi, tetapi juga kualitas siaran. Bagi masyarakat pendengar radio, kehadiran sejumlah stasiun radio gelap sangat mengganggu, karena frekuensi radio menjadi tidak beraturan, bahkan ada yang saling menumpuk. Sedangkan dilihat dari sudut pandang yang lain, negara dirugikan, karena stasiun radio gelap tidak membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) dan juga tidak membayar pajak. Hal ini tentunya menjadi permasalahan karena di Indonesia sudah mempunyai Undang – undang yang mengatur yaitu UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dilengkapi dengan sanksi administrarif dan pidana. Rumusan masalah pada penulisan ini adalah faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek penyelenggaraan lembaga penyiaran radio tanpa izin, kendala penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin yang tertera pada pasal 33(1) jo 58 (b) UU R.I 32 Th 2002 tentang Kepenyiaran dan pasal 33 (1) dan (2) jo pasal 53 (1) UU No. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi dan upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam menindak lanjuti kasus radio gelap di kota Malang. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktek – praktek penyelenggaraan penyiaran tanpa izin khususnya di kota Malang. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisa kendala penegakan ketentuan pidana pada radio gelap di kota Malang, mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam penegakan ketentuan hukum pidana tentang radio gelap di kota Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosio kriminologis, penelitian yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa menggunakan metode Deskriptif Analitis Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terjadi kasus penyiaran radio tanpa ijin resmi disebabkan oleh kegagalan negara dalam memproses atau melegalisasi perijinan akibat dari perubahan era pemerintahan dari orde baru ke reformasi, selain itu kesadaran warga negara atas hukum juga kurang sehingga tidak adanya masyarakat yang menyadari bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan undang – undang dalam hal ini adalah penyiaran radio tanpa ijin adalah melanggar undang – undang dan dapat dijatuhkan hukuman, akan tetapi ketika terdapat beberapa masyarakat yang mulai menyadari hukum dan melakukan proses perijinan terbukti proses tersebut mengalami waktu yang sangat lama serta di dalam undang – undang tidak ada kejelasan penunjukan sebagai lembaga regulator sehingga banyak masyarakat yang mengalami salah jalur dalam mengatur perijinan