Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Pemberian Amanat Kepada Pialang Berjangka Terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi : studi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ja

Fluktuasi harga pada hasil bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, sampai dengan jasa tidak dapat dihindari. Berkaitan dengan hal ini, perdagangan berjangka komoditi dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai bagi dunia usaha. Perdagangan berjangka mewajibkan setiap nasabah harus diwakili oleh Pialang Berjangka untuk melakukan jual beli kontrak berjangka. Perjanjian Pemberian Amanat adalah kunci yang mengatur hubungan antara nasabah dengan Pialang Berjangka, namun pada prakteknya Pialang Berjangka sering tidak mematuhi berbagai peraturan baik perundang-undangan ataupun klausula dalam perjanjian tersebut pada saat pembentukan maupun pelaksanaannya sehingga merugikan banyak nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dan penerapannya serta hambatan yang terjadi di lapangan, dan untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah yang dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui penelusuran Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Penelusuran tersebut kemudian dilanjutkan dengan dengan terjun langsung ke Bappebti untuk melakukan penelitian tentang penerapan Perjanjian Pemberian Amanat. Hasil penelitian menyatakan Perlindungan hukum terhadap nasabah sebelum Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diatur dalam ketentuan teknis perilaku Pialang Berjangka yang secara rinci berpedoman pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang berisi tentang hal-hal yang wajib dilakukan serta larangan yang tidak boleh dilakukan Pialang Berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah juga terdapat pada beberapa klausula dalam Perjanjian Pemberian Amanat. Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang terjadi di lapangan menurut data yang diperoleh oleh Bappebti banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan-hambatan yang menyebabkan penerapan perjanjian tidak sesuai dengan hukum berasal dari Pialang Berjangka berupa perbuatan yang tidak jujur dan curang, sedangkan yang berasal dari nasabah yaitu kurangnya pengetahuan mengenai perdagangan berjangka, sikap malas membaca berbagai dokumen, dan kepercayaan yang besar kepada Pialang Berjangka.Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka tidak sesuai dengan peraturan adalah secara non litigasi, yaitu melalui musyawarah dan dengan sarana penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka Jakarta atau Bappebti dan secara litigasi melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Realita penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang sering tidak sesuai dengan hukum menyarankan kepada nasabah agar berhati-hati dalam memilih Pialang Berjangka agar nantinya tidak dirugikan, sedangkan Pialang Berjangka harus bekerja sama dengan nasabahnya dengan sikap jujur. Bappebti sebagai badan pengawas hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap para nasabah tindakan preventif atau represif