Kendala penegakan pasal 282 KUHP: studi di Polresta Malang

Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam KUHP yaitu pasal 282, karena dampak dari kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat dengan rusaknya moral masyarakat. Meskipun negara telah mengatur dan bagi pelanggarnya akan dituntut oleh negara.namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, selanjutnya akan diteliti pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan digunakannya metode yuridis sosiologis yang didasarkan pada data konkrit dari lapangan, maka dapat diketahui Problematika Penegakan Pasal 282 KUHP. Dari hasil penelitian di lapangan, penerapan pasal 282 KUHP tidak seluruhnya dapat di jadikan sebuah patokan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang kesusilaan. Hal ini disebabkan di dalam pasal 282 KUHP tersebut, tidak dijelaskan mengenai batasan melanggar kesusilaan dalam pornografi, sehingga hal ini membuat aparat kepolisian menjadi ragu-ragu untuk menindak kejahatan pornografi . Kendala-kendala dalam penegakan pasal 282 KUHP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu struktur, substansi, kultur dan sarana prasarana. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ahli yang terkait, misalnya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Pendidikan Nasional, Pengamat Pers dan Lembaga Konsumen Media (Media Watch). Koordinasi ini dilakukan karena tidak semua kejahatan pornografi dilakukan secara sempurna, dalam arti gambar-gambar yang ditampilkan dalam kejahatan itu adalah secara utuh dan sejelas-jelasnya memperlihatkan penggambaran yang tidak senonoh