Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Sengketa Hak Milik Dalam Perkara Harta Bersama : studi di Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam perkara harta besama. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik. Namun pada kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang terjadi tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan belum adanya kepastian hukum yang jelas. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada didalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik dapat diatasi dengan menggunakan asas personalitas keislaman yang sifatnya penuh. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pihak yang mengajukan sengketa hak milik beragama Islam dan pihak tersebut tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama. Syarat tersebut merupakan syarat kumulatif dan bersifat mengikat. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diberikan saran bagi pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undang mengkaji ulang dan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya aturan yang terkait dengan sengketa hak milik. Selain itu hakim juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, sehingga putusan Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan pada kemaslahatan dan dapat mengatasi kemudharatan yang terjadi di masyarakat