Pelaksanaan Dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia : studi di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana Malang

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam kredit jaminan fidusia yang tidak didaftarkan kepada kantor pendaftaran yang dipraktekan oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kencana. Latar Belakang penulis melakukan penelitian tersebut karena perkembangan jaminan fidusia yang banyak dilakukan oleh masyarakat seiring dengan kebutuhan dana kredit yang dibutuhkan debitur, dan koperasi sebagai pengerak ekonomi kerakyatan merupakan salah satu tempat yang banyak melakukan pinjaman melalui jaminan fidusia atau dengan sistem lainnya dengan bunga yang kecil. Mengingat ketentuan Pasal 5 juncto pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan harus adanya akta notaris yang juga wajib didaftarakan, sedangkan koperasi melakukan pinjaman kepada kreditur melalui akta dibawah tangan. Oleh karena itu penulis menganalisis secara yuridis sosiologis terhadap pelaksanaan dan hambatan yang terjadi dalam kredit jaminan fidusia yang tidak didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Penelitian ini mengunakan pendakatan yuridis sosiologis guna meneliti pelaksanaan dan hambatan yang dialami oleh koperasi serba usaha surya kencana Malang dalam memberikan pinjaman kepada debitur melalui sistem fidusia yang tidak didaftrakan kepada kantor pendaftaran fidusia. Data data tersebut akan dianalisis dengan mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kencana tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Tidak dibuatkanya akta notaris serta tidak didaftarkannya jaminan sesuai dengan pasal 5 juncto pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia akan menimbulkan akibat hukum jaminan fidusia bukan merupakan hak agunan atas kebendaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak mempunyai hak preferen. Koperasi Serba Usaha Surya Kencana menggunakan Perjanjian dibawah tangan. Jangka waktu kredit selama 10 bulan dengan bunga sebesar 3%. Hambatan yang timbul selama koperasi melakukan kredit sistem fidusia tersebut adalah seringnya adanya tunggakan dari debitur. Koperasi berusaha menyelesaikan dengan cara non yuridis yaitu melalui pendekatan kekeluargaan, serta upaya yuridis non litigasi yaitu pengiriman surat peringatan, memperpanjang jangka waktu kredit, penyelesaian melalui penyitaan barang jaminan. Apabila kredit bermasalah tidak dapat terselesaikan maka koperasi menanggung kerugian, dan kerugian yang dialami koperasi tersebut akan ditutup dengan dana cadangan koperasi. Bagi Koperasi perlu pengecekan barang jaminan dalam kurun waktu tertentu, mengingat pengusaan barang jaminan berada dalam tangan debitur. Ketegasan untuk menolak permohonan kredit apabila resiko terlalu besar.Bagi masyarakat untuk lebih cermat dan bertanggungjawab dalam melakukan perjanjian kredit kepada kreditur. Bagi pemerintah perlunya pembuatan sistem jaminan fidusia yang lebih sederhana untuk lebih mudah dimengerti masyarakat