Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB NO.1860 (2009) Tentang Penyelesaian Konflik Israel Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860, tentang penyelesaian konflik Israel Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza, yakni kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB, akibat hukum bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Gaza, serta sanksi bagi Israel akibat tidak dipenuhinya pasal 1 tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860, untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam penyelesaian konflik tersebut, dibutuhkan iktikad baik dari kedua belah pihak, akan tetapi Israel tidak mematuhi pasal 1 yaitu tidak segera menarik pasukannya dari wilayah Palestina.. Perang Israel dan Palestina (yang Hamas berada di dalamnya) telah memakan jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina sedikitnya mencapai 1.105 orang, dengan sekitar 15.000 orang cedera sejak Israel melancarkan agresi militernya pada 27 Desember 2008. Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normative, dimana tinjuan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan (library research). Teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode Statute Approach atau pendekatan undang-undang, dalam hal ini menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 dan Charter of the United Nations 1945 dan Case Approach atau pendekatan kasus, dalam penelitian ini menggunakan kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang terjadi akhir tahun 2008. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 tersebut mengikat secara hukum kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina. Keterikatan kedua belah pihak tersebut, terutama bagi Israel sebagai konsekuensi dari pasal 25 Piagam PBB. Hal ini juga karena resolusi sebagai keputusan organ internasional merupakan salah satu sumber hokum internasional, sehingga resolusi tersebut bersifat mengikat. Akibat hukum yang timbul karena Israel tidak memenuhi pasal 1 Resolusi yaitu melanggar prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan serta integritas Negara lain, melanggar Hukum Humaniter Internasional, serta melanggar Hak Asasi Manusia. Sedangkan sanksi bagi Israel karena tidak dengan segera menarik pasukannya dari wilayah Gaza, memang tidak disebutkan secara jelas dalam Resolusi. Namun sesuai ketentuan dalam pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat memberikan sanksi dengan menjatuhkan resolusi lainnya yang berisi sanksi