Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS d i Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian : studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terkait dengan tindak pidana keimigrasian dalam hal proses penanganan sampai proses penindakannya. Dalam upaya untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh PPNS berdasarkan Pasal 47 UU No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS, berdasarkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridissosiologis, kemudian data yang ada dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban yang ada, bahwa pelaksanaan penyidikan PPNS berdasarkan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam UU Keimigrasian dalam prakteknya berjalan dengan baik, namun dalam beberapa hal proseduralnya menyimpang dari ketentuan KUHAP terkait dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor: KMA/ 114/ 1990 tentang pengesahan berkas perkara yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham), Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 7 April 1990 tentang fatwa Mahkamah Agung mengenai penyerahan hasil penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum (PU). Bahwa penyerahan hasil penyidikan oleh PPNS seharusnya melalui penyidik Polri (Korwas), setelah itu dari sana berkas perkara diserahkan kepada PU, namun hal ini disimpangai oleh penyidik keimigrasian. Tidak itu saja bahwa kewenagan PPNS keimigrasian dalam melakukan penyidikan dapat diambil alih wewenangnya oleh Polri, sehingga penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian sehingga peranan PPNS beralih menjadi saksi ahli bagi kepolisian saja. Untuk penyelesaian atas pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA lebih banyak dikenakan tindakan administratif (pendeportasian) dibanding tindakan pro yustisia. Dalam pelaksanaan penyidikan PPNS Imigrasi menghadapi berbagai kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi ratio penyidik keimigrasian yang tidak seimbang dengan wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawab PPNS serta terbatasnya anggaran dan kendala eksternal yaitu lemahnya koordinasi dengan penyidik Polri dan kantor kedutaan asing. Upaya mengatasi kendala internal dengan cara pihak keimigrasian mengoptimalkan kemampuan PPNS yang ada dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuannya dalam melaksanakan penyidikan, dalam mengatasi masalah anggaran maka pihak keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian menggunakan tindakan keimigrasian. Dalam mengatasi masalah eksternal pihak imigrasi mencoba meningkatkan bentuk hubungan koordinasi dengan pihak penyidik Polri dan kedutaan besar negara asing. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka perlu kemandirian penyidik dalam menangani tindak pidana keimigrasian, dimana PPNS diberikan wewenang penuh untuk melakukan tugas penyidikan, serta perlu adanya peningkatan profesionalisme dengan serangkaian pendidikan dan latihan agar penyidik keimigrasian dapat menjadi penyidik keimigrasian yang profesional