Penetapan Lokasi Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2009 : studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009

Demokrasi sebagai salah bentuk pemerintahan suatu negara mempunyai ciri khas tersendiri, yakni pemerintahan dengan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia bentuk kongkrit dari pelaksanaan demokrasi ini diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali dimana wujud partisipasi masyarakat disimbolkan dalam bentuk partai politik. Dalam praktek sebelum pelaksanaan Pemilu diawali dengan adanya sebuah proses kampanye. Adapun salah satu metode dari kampanye itu adalah pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Namun dalam prakteknya kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ini masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, seperti yang terjadi di kota Malang, banyak partai politik yang memasang atribut partainya di pohon ataupun tiang sehingga terkesan mengganggu dan merusak pemandangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah, pertama Apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilu sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Kedua, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009. Dan yang ketiga, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparatur hukum yang terkait dengan terjadinya pelanggaran pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni metode yang mengkaji pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 dan teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang dengan pertimbangan Kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mengeluarkan peraturan mengenai tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu, dimana masih terdapat masalah yang kompleks terkait dengan implementasinya. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta data sekunder yakni dari studi kepustakaan. Teknik purposive sampling digunakan untuk mencari sampel yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun responden yang diperoleh ada tiga orang yakni Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, dan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa menggunakan teknik diskriptif analisis yaitu dengan cara mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Bahwa Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 tidak berjalan dengan efektif dalam artian masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran terkait tata cara pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan substansi Peraturan Walikota ini. Bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun solusi mengenai upaya yang dapat dilakukan terkait dengan terjadinya pelanggaran adalah dengan melakukan pembenahan dalam hal substansi, struktur dan budaya hukum, terkait dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya agar sanksi dalam peraturan tersebut diperberat supaya memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Sanksi tersebut dapat berupa pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Dan bagi aparat penegak hukum agar lebih melakukan konsolidasi dalam melakukan penegakkan, sehingga pada akhirnya penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik. Dan bagi partai politik agar lebih meningkatkan kesadaran mereka akan hukum